Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti merupakan pintu masuk bagi program baru Kemendikbud setelah bertahun-tahun bergelut dalam program pengentasan buta aksara, yaitu literasi.Momen ini adalah angin segar menuju perubahan substansial dalam pembelajaran di sekolah. Selama ini, fokus pembangunan dunia pendidikan lebih banyak tertuju pada perluasan akses pendidikan. Perhatian terhadap kualitas pendidikan sudah tampak, namun masih terasa ada yang kurang.
Kekurangan itu terletak pada perhatian dalam proses pembelajaran di kelas. Interaksi guru dan siswa, dalam proses belajar mengajar, seharusnya mendapat porsi besar dalam kebijakan di dunia pendidikan. Sebab dari dalam kelaslah perubahan itu dimulai, kemudian merambah ke lingkungan keluarga, dan memengaruhi kehidupan masyarakat.
Sebenarnya “sinyal” itu sudah muncul dari sekian survei internasional yang dimulai sejak abad 21. Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), dan Programme for International Student Assessment (PISA), yang mengukur tingkat literasi siswa di sejumlah negara, mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang dapat dilakukan negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Negara-negara maju menggunakan pengukuran literasi sebagai batu pijakan bagi proses perbaikan di bidang pendidikan dan pembangunan SDM.
Maka, ketika Permendikbud tentang Penumbuhan Budi Pekerti terbit, yang memberi ruang bagi munculnya program literasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyambutnya dengan suka cita. Ini merupakan angin segar yang harus segera dihirup dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Paradigma baru abad 21 yang mengutamakan kolaborasi, bukan kompetisi, menjadi sarana menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan secara bersama-sama. Gerakan yang menjadi ciri pengembangan literasi menjadi energi tersendiri yang mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, praktisi, akademisi, pegiat literasi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk duduk satu meja merumuskan kehendak bersama.
Di tahun ke-3 Gerakan Literasi Sekolah (2015 – 2017) berjalan, kami disibukkan dengan banyak sekali kegiatan yang menghimpun sekian jumlah kalangan dalam satu meja. Kami berdiskusi, berbagi informasi, dan menetapkan strategi pencapaian yang tidak hanya melibatkan sekolah, namun juga keluarga dan masyarakat. Bagaimanapun,Gerakan Literasi Sekolah (GLS) akan berjalan optimal jika melibatkan unsur keluarga dan masyarakat. Literasi, akhirnya, menjadi jembatan bagi implementasi tripusat pendidikan.
Buku ini merangkum sekaligus menginformasikan secara singkat dan padat beragam kegiatan yang telah dilakukan Ditjen Dikdasmen seputar pelaksanaan GLS. Jarang sekali ada buku yang mengupas proses di balik sebuah kebijakan dan memotretnya dari dekat, mengungkap kegelisahan dan harapan para pelaku dengan menjaga kredibilitas dan transparansi. Dapat dikatakan, buku ini membuka “dapur” Ditjen Dikdasmen menjelang dan setelah program GLS muncul.
Diharapkan, buku ini mampu menyamakan persepsi semua pemangku kepentingan dalam memahami dan akhirnya terlibat gerakan literasi yang digalang Kemendikbud. Gerakan literasi tidak akan berhasil tanpa dukungan berbagai pihak.
Buku ini berisi antara lain:
Bab I Pendahuluan
Bab II Gerakan Literasi Sekolah
Persoalan Mendasar
Dari Aksara ke Literasi
Buku Panduan
Semiloka Literasi Sekolah
Penjenjangan Buku
Penyempurnaan Panduan GLS
Pembentukan Satgas GLS
Sosialisasi
Dukungan Anggaran
Gerakan Literasi Nasional
Bab III Menit Membaca
Buku yang dibaca
Waktu yang pas
Cara membaca
Tahap-tahap pelaksanaan
Guru teladan membaca
Lokasi membaca
Jurnal
Menciptakan suasana menyenangkan
Menulis agar membaca
Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Gerakan Literasi Sekolah (Dari Pucuk Hingga Akar Sebuah Refleksi) ini silahkan download pada link di bawah ini:
Buku Gerakan Literasi Sekolah (Dari Pucuk Hingga Akar Sebuah Refleksi).pdf